Selain kekosongan pengaturan dana kampanye, dalam semua undang-undang pemilu yang berlaku selama ini, terdapat ketentuan yang multitafsir dan saling menegasikan. Inilah yang menyebabkan praktik pengelolaan dan pelaporan dana kampanye pada Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pilkada 2005-2008 dan Pilkada 2010-2013, sama sekali tidak berdampak pada peningkatan kualitas pemilu, khususnya dalam penerapan asas jujur dan adil.