Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada (PHPU-D) seringkali dipertanyakan dan meninggalkan dilemma. Putusan-putusan MK itu dianggap telah menganulir prinsip kedaulatan pemilih dan menafikan keterpilihan calon kepala daerah. Meskipun demikian, putusan MK mengenai hasil Pemilukada dan perintah pemungutan suara ulang itu bukannya tanpa alasan, karena sulit dipungkiri bahwa fenomena Pemilukada di era reformasi seperti sekarang banyak terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif. Bentuk pelanggaran ini merupakan ancaman terhadap kedaulatan rakyat. Pilihan rakyat dalam pemilu seringkali terabaikan karena cara-cara yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif. Pelanggaran seperti ini memang sulit tersentuh dan bahkan luput dari jerat penegakan hukum selama proses penyelenggaraan pemilu berlangsung. Proses penegakan terhadap pelanggaran pidana pemilu, administrasi pemilu, kode etik penyelenggara pemilu dan sengketa pemilu tidak mampu menjangkaunya. Selama 10 tahun terakhir, Mahkamah Konstitusi berkiprah dalam menyelesaikan sengketa Hasil Pemilu dan Pemilukada. Buku ini adalah karya Ilmiah yang mengupas berbagai persoalandalam penyelesaian sengketa pemilu oleh MK itu yang ditulis secara runut, komprehensif dan juga kritis. Buku ini mengupas segi titik hingga praktik dan hal-hal yang problematic dari penyelesaian sengketa pemilu oleh MK.