Buku ini memotret pelibatan masyarakat dalam penyusunan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, khususnya perdebatan soal sistem pemilu. Pelibatan masyarakat tidak dilihat sebatas partisipasi formal, yakni menekankan aspek proses keterlibatan dan pemberian masukan. Lebih dari itu, sejauh mana masukan publik menjadi pertimbangan DPR dan Pemerintah dalam pemgambilan kebijakan soal sistem pemilu. Apakah kebijakan yang diambil semata merupakan endapan kepentingan politik partai sehingga masukan dan gagasan dari publik sebatas melegitimasi atau bahkan sekali terabaikan atau tidak