Buku ini membongkar bahwa UU Pemilu Legislatif era reformasi yang dalam hal keterwakilan penduduk dijiwai Orde Baru, buruk pembuatannya, dan bisa sebagai alasan untuk memboikot Pemilu Legislatif 2014. Yang terburuk adalah pembiaran pelanggaran terhadap misi-misi UU Pemilu Legislatif No 12/2003, No 10/2008, dan No 8/2012, baik oleh pembuat UU maupun penyelenggara pemilu.Dalam setiap perubahan UU, tak pernah dilakukan revisi terhadap kekeliruan sebelumnya. Barangkali, sesuai dengan kebudayaan dan kebuayaan kita, bahwa masa lalu tak usah diungkit-ungkit kembali dan dianggap selesai. Agaknya, kita dibiasakan buat tidak mempertanggungjawabkan masa lampau. Maka berlakulah suatu kelumrahan, bahwa UU itu dibikin justru untuk dilanggar. Tragisnya, dibandingkan dengan fatwa-fatwa MK Amerika Serikat, Jerman, Swiss, atau Brasil, MK Indonesia malahan melegitimasikan perbuatan para pembuat UU.Buku ini banyak bercerita tentang sebaran dan pergulatan ide berikut kritik yang mewarnai pembahasan RUU Pemilu yang kemudian menjadi UU No 8/2012. Jujur harus diakui, Harun Husein relatif mampu menyederhanakan kompleksitas kepemiluan menjadi mudah dimengerti oleh yang membacanya. Akan lebih penting dari itu semua, buku ini kiranya mampu menginspirasi bahkan mendorong para politisi, pemerintah, ilmuwan, penyelenggara dan pegiat pemilu, agar mau dan lebih sungguh-sungguh mewujudkan pemilu yang demokratik namun kompatibel bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia, guna melahirkan pemerintahan demokratik, efektif, dan pro rakyat.