Image of Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014

Text

Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014



Isu penegakan hukum selalu saja kalah penting dibandingkan pembahasan persyaratan partai politik peserta pemilu, alokasi kursi, dan pembagian daerah pemilihan. Ini tentu menjadi masuk akal, karena tiga hal tersebut merupakan unsur yang berkaitan langsung dengan kepentingan perebutan kekuasaan yang akan diikuti oleh para partai politik pembentuk undang-undang di DPR. Untuk penegakan hukum, tentu saja hal ini dianggap suatu hadangan untuk memuluskan para kontestan pemilu dalam berlomba-lomba untuk memenangkan pemilu.Pembahasan untuk bagian penegakan hukum selalu saja disisakan pada saat detik-detik terakhir undang-undang pemilu akan disahkan. Hasilnya, jadilah regulasi untuk penegakan hukum yang multitafsir, ambigu, saling bertabrakan, dan tidak konisten. Sangat berbeda dengan isu persyaratan partai politik peserta pemilu, alokasi kursi, dan pembagian daerah pemilihan, dibahas dalam waktu sangat lama, hampir dua tahun.Buku ini, mencoba memotret beberapa persoalan yang muncul di dalam penegakan hukum pemilu, yang pada dasarnya disebabkan oleh pembentukan regulasi pemilu yang tidak serius dan diakhir waktu. Selain itu, hambarnya penegakan hukum Pemilu 2014, disebabkan oleh desaian kelembagaan dan rendahnya komitmen dari aparat penegakan hukum.


Ketersediaan

175-2015PERLUDEM 324.6 JUN EPerpustakaan Perludem (PERPUSTAKAAN PERLUDEM)Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri
-
No. Panggil
PERLUDEM 324.6 JUN E
Penerbit Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi : Jakarta.,
Deskripsi Fisik
106 hlm; 25 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
324.6
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnya